Pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang salah satu tugas pokok bangsa Indonesia selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan, demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang disusun melalui perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selain itu undang-undang nomor 25 tahun 2004 juga menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam rencana pembangunan lima tahunan, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJP Daerah tersebut dimaksudkan agar setiap daerah memiliki rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sekaligus mempunyai misi mengenai upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi setiap daerah. Visi dan misi sebagai rumusan kebijakan akan sangat berbeda di setiap daerah dan disesuaikan dengan kekhasan masalah, potensi, aspirasi, dan kebutuhan setiap daerah, lintas-konstituen, dan lintas-pemangku kepentingan daerah tersebut.
Rumusan Visi Dan Misi
Berkaitan dengan visi dan misi dalam rangka pemilihan kepala daerah Banten, ketiga pasangan kandidat calon gubernur Banten periode 2011-2016 pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2011 telah menyampaikan visi dan misinya pada rapat paripurna istimewa di DPRD Banten sekaligus sebagai salah satu tahapan proses pencalonan calon gubernur, harapannya adalah dengan melalui panyampaian visi dan misi maka masyarakat dapat mengetahui informasi program-program dan langkah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh calon gubernur yang bersangkutan apabila nanti menjadi gubernur terpilih. Dan berikut ini rumusan visi dan misi calon gubernur Banten yang telah disampaikan pada rapat paripurna istimewa di DPRD Banten tersebut :
Pasangan Ratu Atut Dan Rano Karno
Visi: Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.
Misi:
- Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan untuk pemenuhan layanan dasar dan peningkatan daya saing yang daerah
- Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Peningkatan sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI
- Penguatan semangat kebersamaan antar-perilaku pembangunan dan sinergitas pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi, dan seimbang
- Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yangberwibawa menuju tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
Strategi:
- pengembangan aksesibilitas dan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat
- peningkatan jejaring ekonomi kreatif dan inovatif (knowledge base economy)
- penguatan SDM berkarakter dan berkemampuan iptek
- peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pembangunan daerah
- penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Pasangan Wahidin Halim Dan Irna Narulita
Visi: Banten sebagai provinsi Terdepan dalam Membangun Peradaban Baru Menuju Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Mandiri yang ber-Akhlaqul Karimah
Misi:
- menguatkan tata pemerintah yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang prima
- meningkatkan kualitas pendidikan, keseharan, infrastruktur dan kesejahteraan social
- mendorong pertumbuhan ekonomi multisektor denagn penguatan keterkaitan (lingkage) antarsektor
- mendorong kemandirian lokal yang menunjang stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik
- mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Implementasi visi dan misi:
- bidang ekonomi: iklim investasi yang kondusif; sector informal, koperasi, dan UKM; sector pertanian; sector indutri dan perdagangan serta jasa; penurunan angka pengangguran
- bidang pendidikan: infrastruktur pendidikan; biaya pendidikan
- bidang kesehatan: membangun infrastruktur yanglayak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- bidang pembangunan infrastruktut dan pelayanan publik: peningkatan akses perluasan jalan
- bidang kese]jahteraan social: meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah social
- bidang pemuda dan olahraga: pengembangan olahraga prestasi
- bidang pengendalian lingkungan hidup: konservasi dan rehabilitasi kawasanm hijau
- bidang pemberdayaan perempuan: peningkatan partisipasi perempuan sebagai pendidik
- bidang pengelolaan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum: implementasi dan kerjasama Program Polisi dan Komunitas
- bidang pengelolaan perumahan dan pemukiman: pembangunan rumah susun di kota yang padat dan rumah sederhana
- bidang pengembangan budaya dan pariwisata: fasilitas bidaya lokal dan nasional
- bidang ketenagakerjaan: pengembangan kesempatan kerja
- bidang perencanaan pembangunan: peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
Pasangan Jajuli Juwaini Dan Ahmad Muzzaki
Visi: mewujudkan Banten Segera Adil dan Sejahtera!
Misi:
- membangun infrastruktur yang kokoh secara merata
- menyediakan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul, kompetitif dan adil berbasis pada UMKM, pertanian, kelautan, perikanan dan peternakan menuju Banten segera sejahtera
- menyediakan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa
- mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih denagn meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintah daerah yang amanah, professional, dan berwibawa
- membangun system layanan kesehatan yang murah, berkualtas, dan merata melalalui investasi Puskesmas
- mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai agama, social dan budaya serta adat-istiadat masyarakat Banten yangmenjunjung nilai-nilai luhur
9 program unggulan:
- Rp 1 Milyar untuk pembangunan infrastruk tiap desa
- menyediakan ½ juta lapangan kerja
- penyediaan pendidikan 100% gratis sampai dengan SLTA/MA Negeri
- penyediaan 1 unit traktor tiap gabungan kelompok tani (Gapoktan)
- penyediaan layanan kesehatan gratis di Puskemas dan rawat inap di RSUD kamar kelas 3
- pengadaan sarana olahraga untuk umum di setiap kecamatan
- penyediaan beras untuk masyarakat kurangmampu 15 kg/bulan tiap KK
- penyediaan kredit usaha untuk kaum ibu Rp. 10 Juta tiap RW
- bantuan dana pengemmbangan Rp.100 juta tiap pondok pesantren
Dari sudut pandang penjabaran rumusan visi dan misi tersebut di atas, wawasan penulis mengargumentasikan bahwa identifikasi visi dan misi yang telah disampaikan diatas akan dilakukan melalui dasar pemikiran bahwa yang paling utama dalam setiap rumusan (visi dan misi) adalah keterkaitannya dengan masalah-masalah publik atau kebijakan publik, hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa visi dan misi akan diimplementasikan melalui kebijakan publik dan dasar pemikiran yang kedua adalah melalui pendekatan pembahasan secara normatif dan aplikatif.
Pendekatan Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye,1992;24). Dari pengertian tersebut apabila kita kaitkan dengan visi dan misi, bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan yang bersifat memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan.
Kemudian kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105). Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:
- Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.
- Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
- Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?
- Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
- Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
- Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?
Selanjutnya menurut Said Zainal Abidin menerapkan kriteria yang menjadi prioritas (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) dalam melaksanakan proses isu-ius tersebut. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:
- Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
- Adil
- Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
Pada tataran kebijakan publik ini menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk merumuskan formulasi yang tepat dalam merumuskan kebijakan publik melalui pendekatan isu-isu yang terjadi di masyarakat untuk kemudian di analisa dan dijadikan dasar prioritas kriteria kebijakan.
Pendekatan Normatif Dan Aplikatif
Sejak awal penulis termasuk orang yang percaya bahwa transformasi demokrasi di propinsi Banten bukanlah sebuah proses yang mudah. Tidak mudah bagi pemerintahan dan elit Banten dan masyarakat karena berbagai faktor seperti perkembangan masyarakat yang cenderung stagnan, kegagalan elit Banten untuk mengembangkan platform politik sebagai dasar kokoh proses transformasi politik dan yang ketiga terjadinya kesenjangan visi demokrasi antara berbagai elemen yaitu rakyat (mahasiswa dan kaum muda) dengan generasi lebih tua (elit banten).
Berkaitan dengan proses tahapan demokrasi yaitu penyampaian visi dan misi oleh calon gubernur Banten, wawasan penulis mencoba memetakan visi dan misi tersebut melalui dua pendekatan yaitu normatif dan aplikatif berdasarkan bidang-bidang yang menjadi orientasi visi dan misi tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa visi dan misi yang disampaikan pasangan calon gubernur Ratu Atut dan Rano Karno mempunyai kecenderungan yang normatif yaitu bersifat teoritis, tidak bisa diukur dan menggunakan bahasa-bahasa yang abstrak, atau dengan kata lain tidak ada mekanisme teknis yang menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan secara pasti mengenai upaya peningkatan yang akan dilakukan dan kapan target tersebut dapat dicapai baik melalui perhitungan angka ataupun persentase, salah satu contoh adalah misi pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut hemat penulis akan lebih realistis apabila misi tersebut dirubah menjadi pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempraktekkan system birokrasi perijinan yang mudah dan cepat bagi investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selain itu redaksional meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dirubah dengan bahasa yang lebih kongkrit yaitu dengan menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dilakukan melalui dibangunnya gedung balai latihan kerja dalam waktu 2 tahun mendatang dan diperuntukkan bagi masyarakat secara gratis agar masyarakat memperoleh keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Berbanding lurus dengan pasangan pertama, pasangan Wahidin Halim dan Irna Narulita juga mempunyai visi dan misi yang kurang menjelaskan secara detail dan bersifat normatif, penjelasan misi melalui bidang-bidang tidak membantu secara keseluruhan rumusan visinya. Terdapat kesan tidak ada rumusan yang secara jelas menjelaskan sasaran yang ingin dicapai secara realistis oleh bidang-bidang tersebut. Salah satu contoh yang bisa dikemukakan adalah misi bidang pemuda dan olah raga yang hanya menyebutkan pengembangan olah raga prestasi, akan lebih realistis dan tepat sasaran apabila misi tersebut dirubah dengan pernyataan pembangunan stadion olah raga bertaraf nasional di propinsi Banten dalam kurun waktu 1 tahun setelah terpilih menjadi gubernur.
Visi dan misi yang lebih aplikatif bisa didapat dari pasangan Jajuli Juwaini Dan Ahmad Muzzaki, adanya Sembilan program unggulan yang merupakan pengejawantahan visi dan misi membantu pasangan ini menjadi yang terbaik dalam penyampaian visi dan misi dibanding dua calon gubernur lainnya, selain bersifat teknis realistis, Sembilan program unggulan juga menggunakan bahasa yang kongkrit, jelas dan tepat sasaran walaupun cenderung mercu suar dan tidak mempergunakan parameter-parameter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi hampir sama dengan calon gubernur lainnya, orientasi target tidak disebutkan tentang kapan pencapaian akan dilakukan sehingga tidak dapat diukur secara jelas dan menjadi cenderung bias aplikatif.
catatan dibuat pada tanggal 10 Oktober 2011 menjelang Pilkada Banten.
