Ahmad Broer

Kamis, 16 Juni 2011

Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Sebelum dilakukan pembahasan atas sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, ada baiknya dijelaskan jenis-jenis sistem pemilu yang banyak dipakai di dunia. Penjelasan hanya dititikberatkan pada kategori-kategori umum dari setiap jenis sistem pemilu. Untuk melihat peta sistem pemilu, perhatikan bagan di bawah ini sebagai berikut :1

Secara garis besar, sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Plularitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.

Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transverable Vote.

Sistem Mixed (campuran) merupakan pemaduan antara sistem Proporsional dengan Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan. Hal yang diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem. Varian dari sistem ini adalah Mixed Member Proportional dan Parallel.

Sistem Other/Lainnya adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah Single No Transferable Vote (SNTV), Limited Vote, dan Borda Count.



Pemilu Indonesia: Perspektif Historis
Indonesia yang merdeka tahun 1945 cukup sering menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu-pemilu yang pernah terjadi adalah 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Jadi, Indonesia telah mengadakan sekitar 9 kali pemilihan umum dalan perjalanan politiknya.

Masing-masing pemilihan umum memiliki karakteristik masing-masing, bergantung pada tipe sistem politik yang berlangsung. Sistem Demokrasi Liberal menaungi pemilu 1955, 1999, dan 2004. Pemilu-pemilu lainnya terjadi di masa sistem politik rezim otoritarian kontemporer Orde Baru.

Tipe sistem pemilihan umum yang banyak dipakai di Indonesia adalah Proporsional, dengan beberapa pengecualian. Guna mempermudah penggambaran sistem pemilihan umum yang dianut Indonesia, ada baiknya kita lakukan pembicaraan menurut karakteristik masing-masing pemilu.



Pemilu 1955
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan ”reaksi” atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun, menurut Maklumat, harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri/pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah UU No.7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah Proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut (pasal 32 dan 33) :1

◦jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas

◦jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

◦jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu

◦penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas

◦jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

◦jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

Pemilu 1955, sebab itu, ada 2 putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.1 Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol/gabungan/perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. Pemilu DPR akhirnya memilih 257 anggota DPR, sementara pemilu Konstituante akhirnya memilih 514 anggota Konstituante.


Pemilu 1971
Pemilu 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan UU No. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat oleh Presiden dari kalangan angkatan bersenjata dan pemerintahan.

Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia dengan Sistem Proporsional Daftar.1 Rakyat pemilih mencoblos tanda gambar partai. Suara bagi setiap partai dibagi menurut BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Total pemilih yang terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% dari total suara.2 Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya.
dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga suara Golkar ”meroket” hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.


Pemilu 1982
Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden.


Voting dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem Proporsional dengan Daftar Partai (Party-List System). Partai yang beroleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi ”electoral quotient” di masing-masing wilayah. Jumlah tatal pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%.

Sama seperti Pemilu 1977, sejumlah anggota Golongan Fungsional pun akhirnya bergabung dengan Golkar. Sehingga, total kursi yang diperoleh Golkar menjadi 267 (dari 246 ditambah 21). Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan perempuan 38 orang.1


Pemilu 1987
Pemilu 1987 diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu Proporsional dengan varian Party-List.

Total pemilih yang terdaftar adalah sekitar 94.000.000 dengan total suara sah mencapai 85.869.816 atau 91,30%. Daftar hasil pemilu 1987 termuat dalam tabel berikut :

Jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 sementara yang perempuan 57 orang. Sementara itu, jumlah anggota parlemen berusia 21-30 tahun adalah 5 orang, 31-40 tahun 38 orang, 41-50 tahun 173 orang, 51-60 tahun 213 orang, 61-70 tahun 70 orang, dan 71-80 tahun 1 orang.



Pemilu 1992
Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR. Total pemilih yang terdaftar adalah 105.565.697 orang dengan total suara sah adalah 97.789.534. Untuk hasil Pemilu 1992, silakan perhatikan tabel berikut :

Anggota DPR yang berasal dari Angkatan Bersenjata dan kelompok Fungsional, yaitu sebanyak 100 orang diangkat langsung oleh Presiden Suharto.

Komposisi anggota DPR totalnya adalah 500 orang. Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki adalah 439 orang sementara perempuan 61 orang. Di sisi lain, kisaran usia anggota DPR ini adalah 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 45 orang; 41-50 tahun 144 orang; 51-65 tahun 287 orang; dan di atas 65 tahun 21 orang.



Pemilu 1997
Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa administrasi Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen. Hasil Pemilu 1997 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan Pemilu dianggap sudah keterlaluan. Sementara itu, PDI mengalami penurunan suara signifikan akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai. Megawati Sukarnoputri ”dihabisi” secara politik dengan cara pemerintah mendukung pimpinan tandingan Suryadi dan Fatimah Ahmad.

Dari 500 anggota DPR, yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 orang sementara perempuan adalah 57 orang. Distribusi anggota DPR yang berusia 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 51 orang; 41-50 tahun 134 orang; 51-65 orang 310 orang; dan di atas 65 tahun 2 orang.



Pemilu 1999
Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu, pemerintahan B.J. Habibie mengajukan 3 rancangan undang-undang selaku dasar hukum dilangsungkannya pemilu 1999, yaitu RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga RUU ini diolah oleh Tim 7 yang diketuai Prof. Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Setelah disetujui DPR, barulah pemilu layak dijalankan.

Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999. Namun, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 mengalami hambatan dalam proses perhitungan suara. Ada sekitar 27 partai politik yang tidak menandatangani berkas hasil pemilu 1999 yaitu : Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, dan PARI.

Oleh sebab adanya penolakan ini, KPU menyerahkan keputusan kepada Presiden. Presiden menyerahkan kembali penyelesaian persoalan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Rekomendasi Panwaslu adalah, hasil Pemilu 1999 sudah sah. Lebih jauh, partai-partai yang menolak menandatangani hasil tidaklah menyertakan point-points spesifik keberatan mereka. Sebab itu, Presiden kemudian memutuskan bahwa Pemilu 1999 adalah sah, dan masyarakat mengetahui hasil tersebut tanggal 26 Juli 1999.

Problem selanjutnya adalah pembagian kursi. Sistem Pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Masalah yang muncul adalah pembagian kursi sisa. Partai-partai beraliran Islam yang melakukan stembus-accord (penggabungan sisa suara) menurut hitungan PPI (Panitia Pemiliha Indonesia) hanya beroleh 40 dari 120 kursi. Di sisi lain, 8 partai beraliran Islam yang melakukan stembus-accord tersebut mengklaim beroleh 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat ini lalu diserahkan PPI kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU, di depan seluruh partai politik peserta pemilu 1999 menyarankan voting. Voting ini terdiri atas 2 opsi. Opsi Pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus-accord. Opsi Kedua, pembagian tanpa stembus-accord. Hasilnya, 12 suara mendukung Opsi Pertama, dan 43 suara mendukung Opsi Kedua. Lebih dari 8 partai melakukan walk-out. Keputusannya, pembagian kursi dilakukan tanpa stembus-accord. 

Total jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi 9.700.658 atau meliputi 9,17% dari suara yang sah. Hasil ini diperoleh dengan menerapkan sistem pemilihan Proporsional dengan Varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder (sisa kursi diberikan kepada partai-partai yang punya sisa suara terbesar).

Perbedaan dengan Pemilu 1997 adalah, pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai otomatis terpilih bila partai itu mendapat kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Contohnya, seorang Caleg A meski berada di urutan terbawah daftar caleg, jika dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dia-lah yang terpilih. Untuk penetapan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971.

Dari total 500 anggota DPR yang dipilih, sebanyak 460 orang berjenis kelamin laki-laki dan hanya 40 orang yang berjenis kelamin perempuan. Sebab itu, persentase anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan hanya meliputi 8% dari total.


Pemilu 2004
Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. DI pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan pemanifestasian sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat 3 sistem pemilihan yang berbeda.

Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran). Hasil Pemilu 2004 adalah sebagai berikut :1


Pemilu 2009
Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi ’dagang janji’ ini.

Komposisi hasil suara Pemilu 2009 sebagai berikut :1

Pemilihan Anggota Parlemen (DPR, DPRD I, DPRD 2)

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.

Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam UU No.12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian provinsi.1 Untuk kursi di DPRD I dan DPRD II berlaku ketentuan berikut :

Untuk DPRD I (Provinsi) adalah :2

daerah pemilihan DPRD I adalah Kabupate/Kota atau gabungan kabupaten/kota provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi

Sementara itu, untuk DPRD II (Kota/Kabupaten) berlaku ketentuan :3

daerah pemilihan DPRD II adalah kecamatan atau gabungan kecamatan kabupaten/kota berpenduduk sampai dengan 100 ribu beroleh 20 kursi kabupaten/kota berpenduduk > 100 ribu sampai dengan 300 ribu beroleh 25 kursi kabupaten/kota berpenduduk > 300 ribu sampai dengan 400 ribu beroleh 35 kursi kabupaten/kota berpenduduk > 400 ribu sampai dengan 500 ribu beroleh 40 kursi kabupaten/kota berpenduduk > 500 ribu beroleh 45 kursi

Dengan demikian, pada Pemilu 2004, total kursi untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagai berikut :

kursi DPR = 550 kursi kursi DPRD I = 1.780 kursi kursi DPRD II = 13.665 kursi

Cara Menghitung Suara. Sistem Proporsional ditandai oleh adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bilangan ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, bergantung pada jumlah total penduduknya. Cara pembagian BPP bagi setiap partai politik adalah sebagai berikut :


Tahap 1
menghitung total suara sah masing-masing parpol menghitung BPP dengan cara total suara sah masing-masing parpol dibagi jumlah kursi yang diperebutkan di daerah tersebut menghitung suara sah tiap parpol dibagi dengan BPP parpol yang suaranya melebihi BPP otomatis langsung mendapat kursi parpol yang suaranya melebihi BPP tetapi belum cukup untuk kursi jadi beroleh sisa suara


Tahap 2
kursi yang belum habis dibagi pada tahap 1 kembali dihitung sisa suara diberikan kepada parpol satu per satu bergantung suara terbanyak setelah kursi habis dibagikan dan sisa suara masih ada, sisa suara itu dianggap hangus stembus accord tidak diperkenankan
Contoh perhitungan suara sebagai berikut :

Daerah pemilihan XYZ memiliki jatah 10 kursi untuk parlemen. Total suara sah yang dihasilkan pemilu 12.000.000. Maka BPP untuk daerah XYZ adalah :





Jadi, BPP untuk daerah pemilihan XYZ adalah 470.000.



Hasil Pemilu Daerah Pemilihan XYZ sebagai berikut :



Partai Ular = 5.000.000 Partai Sapi = 1.500.000 Partai Kuda = 2.500.000 Partai Kura = 7.100.000 Partai Lalat = 2.700.000





Maka perhitungan suara daerah XYZ adalah :





Setelah kursi yang diperoleh tersedia, masing-masing parpol menentukan caleg terpilih melalui Daftar Terbuka untuk menduduki kursi-kursi tersebut. Langkah penentuan caleg tersebut sebagai berikut :





melihat hasil perhitungan perolehan suara setiap caleg caleg yang beroleh suara mencapai BPP langsung ditetapkan sebagai calon terpilih caleg yang tidak mencapai BPP tidak beroleh kursi, parpol lalu menetapkan caleg terpilih berdasar nomor urut si caleg dalam daftar parpol di daerah tersebut.





Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)



Pemilu 2004 mengaplikasikan hasil Amandemen UUD 1945 dalam mana parlemen terdiri atas Bikameral. Kamar pertama adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II. Sementara itu, kamar lainnya adalah DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR. Anggota DPD ini akan menggantikan posisi Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI/Polri yang selama ini tidak dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.



Tugas spesifik dari anggota DPD adalah membahas dan mempertimbangkan penyusunan RUU yang berkaitan dengan pembentuka, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain; dan RUU lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan ketiga poin-poin yang telah disebut tadi.



Daerah pemilihan anggota DPD adalah Provinsi dan setiap provinsi memiliki 4 kursi DPD. Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai berikut :



pemilih mencoblos 1 (satu) calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang





Pemilihan Presiden



Sistem yang digunakan adalah Two Round System, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua putaran. Putaran pertama seluruh pasangan (capres-cawapres) yang ada bertarung untuk memperoleh mayoritas 50% + 1. Jika di dalam putaran pertama ada di antara pasangan capres-cawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap dari ½ jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut otomatis menang. Namun, jika tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan capres-cawapres yang beroleh suara terbanyak otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.



Dalam kasus Pemilu 2004, terdapat 5 pasangan yang maju bersaing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.



Dalam putaran pertama tanggal 5 Juli 2004, total suara pemilih yang valid adalah 118.656.868. Setelah voting, diperoleh hasil sebagai berikut :1





Melalui hasil seperti tampak pada tabel di atas, pasangan Susilo Bambang Yudhoyo – Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674 % suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri – Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat 26,602. Kedua pasangan tersebut tidak beroleh suara > 50 % serta beroleh suara 20 % di ½ jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sebab itu, putaran kedua harus dilaksanakan. Hasil putaran kedua tanggal 20 September 2004 adalah sebagai berikut :1





Melalui hasil di atas, dapat dipastikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla menang dalam putaran kedua. Otomatis, pasangan tersebut menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009. Melalui hasil ini, posisi presiden dan wakil presiden menjadi lebih ”kuat” ketimbang posisi presiden Abdurrahman Wahid yang diturunkan di tengah jalan melalui kekuatan parlemen. Ini akibat presiden dipilih langsung oleh rakyat.



-------------------------------------------------------



Referensi :



Andrew Reynolds, et.al., Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005)



Bali Post, Dari Pemilu ke Pemilu, http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2004/3/12/n5.htm

Leonard Sebastian, Indonesia’s Historic First Presidential Elections, UNISCI Discussion Papers, Octubre de 2004



Undang-undang No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



The Carter Center 2004 Indonesia Election Report, June, 2005, (Atlanta : The Carter Center, 2004) p.63.



www.kpu.go.id



www.ipu.org
readmore »»  

Kamis, 02 Juni 2011

LENIN 1870-1924

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin seorang pemimpin politik yang paling bertanggung jawab terhadap berdirinya Komunisme di Rusia. Sebagai penganut Karl Marx yang gigih dan setia, Lenin meletakkan dasar politik yang hanya bisa dibayangkan oleh Karl Marx seorang. Begitu cepatnya Lenin menyebar Komunisme ke seluruh penjuru dunia, dia mesti diakui sebagai salah seorang yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

Lahir di Simbirsk (kini ganti jadi Ulyanovsk untuk menghormatinya) pada tahun 1870. Ayahnya seorang pegawai negeri yang patuh tetapi kakaknya Alexander adalah seorang radikal yang dijatuhi hukuman mati karena ambil bagian dalam komplotan mau bunuh Tsar. Pada umur dua puluh tiga Lenin sudah menjadi seorang Marxis yang berkobar-kobar. Bulan Desember 1895 dia ditahan oleh pemerintah Tsar karena kegiatan revolusionernya dan dijebloskan ke dalam penjara selama empat belas bulan. Sesudah itu dia dibuang ke Siberia.

Selama tiga tahun di Siberia (yang tampaknya tidak digubrisnya sebagai siksaan) dia kawin dengan wanita yang juga berfaham revolusioner dan menulis buku Pertumbuhan Kapitalisme di Rusia. Masa pembuangannya di Siberia berakhir bulan Februari 1900 dan beberapa bulan kemudian Lenin melakukan perjalanan ke Eropa Barat. Tak kurang dari tujuh belas tahun lamanya dia berkelana, menjadi seorang mahaguru revolusioner. Tatkala Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia dimana Lenin jadi anggota pecah jadi dua bagian, Lenin jadi pimpinan pecahan yang lebih besar, Bolsheviks.

Perang Dunia I membuka peluang besar buat Lenin. Perang ini membawa malapetaka baik militer maupun ekonomi bagi Rusia dan akibatnya menambah ketidakpuasan rakyat kepada sistem pemerintahan Tsar. Akhirnya pemerintah Tsar ini digulingkan di bulan Maret tahun 1917 dan untuk sementara waktu tampaknya Rusia dipimpin oleh sebuah pemerintah demokratis. Begitu mendengar kejatuhan Tsar, Lenin buru-buru pulang ke .Rusia dan sesampainya di negeri asalnya ia dengan cepat dapat melihat dan mengambil kesimpulan bahwa partai-partai demokratis --walau sudah mendirikan pemerintahan sementara-- tak punya daya kekuatan cukup dan kondisi ini sangat baik buat partai Komunis yang punya pegangan disiplin kuat untuk menguasai keadaan biarpun anggotanya sedikit. Karena itu Lenin mendorong kaum Bolshevik melompat kedepan mengguhngkan pemerintahan sementara dan menggantinya dengan pemerintahan Komunis. Percobaan pemberontakan di bulan Juli tidak berhasil dan memaksa Lenin menyembunyikan diri. Percobaan kedua di bulan Nopember 1917 berhasil dan Lenin menjadi kepala negara baru.

Selaku kepala pemerintahan, Lenin keras tetapi di lain pihak dia amat pragmatis. Mula-mula dia ajukan tekanan yang tak kenal kompromi adanya masa transisi singkat menuju masyarakat yang ekonominya sepenuhnya berdasar sosialisme. Ketika ini tidak jalan, dengan luwes Lenin mundur dan mengambil jalan sistem ekonomi campuran kapitalis-sosialistis. Ini berjalan di Uni Soviet selama beberapa tahun.

Di bulan Mei 1922 Lenin sakit keras sehingga antara serangan sakit itu hingga wafatnya tahun 1924 praktis Lenin tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu wafat, jasadnya dengan cermat dibalsem dan dipelihara, dibaringkan di musoleum di Lapangan Merah hingga saat ini.

Ciri penting dari Lenin adalah dia seorang yang cepat bertindak sehingga dialah orang yang mendirikan pemerintahan Komunis di Rusia. Dia menganut ajaran Karl Marx dan menterjemahkannya dalam bentuk tindakan politik praktis yang nyata. Sejak bulan Nopember 1917 telah terjadi ekspansi kekuatan Komunis ke seluruh dunia. Kini, sekitar sepertiga penduduk dunia menganut faham Komunis.

Biarpun arti penting Lenin terletak pada seorang pemimpin politik praktis, Lenin juga menunjang pengaruhnya lewat tulisan-tulisan. Pikiran-pikiran Lenin tidaklah bertentangan dengan Marx tetapi ada perubahan tekanan. Lenin kelewat terpukau oleh taktik-taktik revolusi dan dia merasa punya kelebihan khusus dalam urusan ini. Dia tak henti-hentinya menekankan perlunya penggunaan kekerasan: "Tak ada masalah apa pun dalam hubungan perjuangan kelas dapat diselesaikan tanpa kekerasan," adalah ungkapan khasnya. Marx hanya mengaitkan perlunya kediktatoran proletariat sekali-sekali saja, tetapi Lenin sudah terlalu tergoda dengan itu. Misalnya ucapannya: "Diktatur proletariat tak lain dan tak bukan daripada kekuasaan berdasarkan kekerasan yang tak ada batasnya, baik batas hukum maupun batas aturan absolut."

Ide Lenin tentang kediktatoran sesungguhnya lebih penting ketimbang politik ekonominya. Ciri terpokok pemerintahan Soviet bukanlah di bidang politik ekonominya (banyak pemerintahan sosialis di banyak negeri) tetapi ciri pokoknya lebih terletak pada teknik mempertahankan kekuasaan politik untuk jangka waktu tak terbatas. Terhitung sejak saat Lenin hidup, tak ada satu pun pemerintah Komunis di mana pun juga di dunia ini --sekali berdiri dengan kokohnya-- dapat tergulingkan. Dengan pengawasan yang seksama terhadap semua lembaga kekuasaan dalam negeri --mass media, bank, gereja, serikat buruh dan lain-lain-- pemerintahan Komunis tampaknya sudah mengikis adanya kemungkinan-kemungkinan penggulingan pemerintahan. Bisa saja ada titik-titik lemah pada kekuatannya, tetapi tak seorang pun mampu menemukannya.

Jelas bin jelas Komunisme adalah gerakan besar yang punya arti penting sejarah. Tidaklah jelas benar siapakah yang bisa dianggap paling berpengaruh dalam gerakan ini, Marx atau Lenin. Saya beranggapan Marx punya arti lebih pentirig karena dia mendahului dan mempengaruhi Lenin. Tetapi masih bisa dibantah anggapan ini karena kemampuan politik praktis Lenin merupakan faktor yang amat ruwet dalam hal mendirikan Komunisme di Rusia. Tanpa peranan Lenin, Komunis rasanya mesti menunggu bertahun-tahun untuk punya kesempatan memegang kekuasaan dan akan menghadapi perlawanan yang lebih terorganisir. Karena itu, bukan mustahil tidak bisa berhasil. Dalam hal memantapkan arti penting Lenin, orang jangan lupa betapa singkatnya masa kekuasaan dipegangnya. Juga, berdirinya diktatur proletariat di Uni Soviet lebih besar berkat Lenin ketimbang penggantinya, Stalin yang lebih keras.

Sepanjang hidupnya Lenin seorang pekerja keras dan tekun. Dia seorang yang kenamaan dan jumlah buku yang ditulisnya tak kurang dari 55 jilid. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk tujuan-tujuan revolusi, dan meskipun dia mencintai keluarganya, dia tak mau pekerjaannya terganggu. Ironisnya, biar dia menghabiskan sepenuh umurnya dalam percobaan melenyapkan penindasan, hasil yang dicapainya dari perjuangan adalah penghancuran semua segi kebebasan pribadi.
readmore »»  

ABRAHAM LINCOLN 1809-1865

Presiden Amerika Serikat ke- 16 ini, Abraham Lincoln, salah seorang yang paling termasyhur dan tokoh politik yang mengagumkan yang pernah dipunyai Amerika Serikat --atau negeri mana pun juga. Nah, kalau begitu halnya, sebab apa dia tidak termasuk dalam daftar urutan utama? Apakah pembebasan 3.500.000 budak belian bukan suatu karya besar?

Memang begitu. Tetapi, bila kita tengok ke belakang, akan tampaklah bahwa kekuatan di seluruh dunia memang berjuang keras tak tertahankan oleh kekuatan apa pun untuk melenyapkan segala bentuk perbudakan. Banyak negara-negara telah menghapuskan sistem perbudakan bahkan sebelum Lincoln memerintah, dan dalam tempo lima puluh lima tahun sesudah meninggalnya, sebagian besar negara berbuat begitu. Yang paling bisa dihargai dari karya Lincoln adalah mempercepat proses itu di suatu negeri, Amerika Serikat.

Walau bagaimanapun, jasa hasil karya Lincoln terbesar adalah mempertahankan kesatuan Amerika Serikat menghadapi usaha pemisahan diri negara-negara bagian sebelah selatan negeri. Untuk perbuatan ini saja dia berhak dicantumkan dalam daftar urutan buku ini.

Tetapi, melalui pemilihan Lincoln-lah yang jadi sebab pemisahan negara-negara bagian sebelah selatan itu. Dan tidak juga bisa dipastikan Utara akan gagal memenangkan perang saudara apabila orang selain Lincoln jadi presiden. Dan di atas segala-galanya, Utara membuka peperangan dengan modal yang lebih unggul ditilik dari sudut jumlah penduduk dan juga lebih besar dalam hasil industri.

Bahkan apabila Utara tidak memenangkan perang, secara keseluruhan jalannya sejarah tidak akan mengalami perubahan besar. Kaitan bahasa, agama, kebudayaan dan perdagangan antara Utara dan Selatan begitu eratnya keduanya akan bersatu juga. Jikalau perpecahan berlangsung selama dua puluh tahun, atau taruhlah, lima puluh tahun, ini pun hanya merupakan peristiwa kecil saja dalam sejarah dunia. (Layak diingat bahwa meski tanpa Selatan, Amerika Serikat sekarang tetap jadi negeri nomor empat terbesar penduduknya di dunia, dan akan tetap jadi negeri industri yang paling terkemuka).

Apakah ini berarti Lincoln tokoh yang samasekali tak penting? Samasekali bukan. Kariernya telah memberi pengaruh mendalam kepada jutaan orang dalam satu generasi. Namun, dia belum setara pentingnya seperti Mahavira yang pengaruhnya berlangsung terus berabad-abad.
readmore »»  

MOHANDAS GANDHI 1869-1948

Sesudah Cina, Indialah negeri yang penduduknya terbanyak di dunia, bagaikan bintang-kemintang yang berserakkan di langit lazuardi. Dan bangsa yang begini besar di suatu saat hidup berkaparan di bawah pijakan sepatu lars Inggris yang sambil isap cerutu melecut punggung India dan merampok kekayaan buminya. Bukankah Engels ada menyindir: "Jika Inggris menyebut-nyebut demi Yesus Kristus di India, yang dia maksudkan sebetulnya kapas!"

Mohandas K. Gandhi seorang yang berdiri paling depan dalam gerakan untuk kemerdekaan India, dan hanya dari sudut alasan ini saja banyak orang yang mengusulkan agar dia dimasukkan ke dalam bagian pokok isi buku ini. Walau bagaimana, patutlah diingat, kemerdekaan India dari Inggris akan datang dengan "sendirinya" cepat atau lambat. Sebab, nyatanya kekuatan tertentu dari dorongan sejarah cenderung mengarah ke dekolonisasi. Ini dapat kita saksikan sekarang bahwa kemerdekaan India sudah pasti terlaksana dalam beberapa tahun sesudah tahun 1947 bahkan andaikata Gandhi tak pernah hidup di dunia ini.

Memang betul, cara Gandhi menjalankan pembangkangan sosial tanpa kekerasan akhirnya berhasil "membujuk Inggris angkat kaki" dari negeri itu. Tetapi, kalaulah jalan kekerasan yang ditempuh, tak urung dia toh akan bebas merdeka juga, cepat atau lambat. Karena susah juga menyimpulkan apakah Gandhi secara keseluruhan memperlambat atau mempercepat kebebasan India, tampaknya kita bisa berkongklusi bahwa akibat-akibat inti dari langkah-langkahnya adalah (paling tidak dari segi itu) tidak seberapa besar. Juga bisa ditunjukkan, Gandhi bukanlah pendiri gerakan kemerdekaan India (Kongres Nasional India sudah berdiri sejak tahun 1885), dan bukan juga dia yang merupakan tokoh politik paling penting pada saat kemerdekaan itu diperoleh.

Meski begitu, arti penting Gandhi terletak pada anjuran "tanpa kekerasan-"nya. (Tentu saja, gagasan ini tidaklah sepenuhnya orisinal; Gandhi sendiri secara khusus mengatakan ide itu berasal sebagian dari bacaannya tulisan-tulisan Thoreau, Tolstoy dan Perjanjian Baru dan pula pelbagai tulisan-tulisan pemuka agama Hindu). Tak ragu lagi, politik Gandhi, andaikata bisa diterima dalam skala internasional, dapat mengubah dunia. Malangnya, tak semua bisa menerimanya, bahkan di India sendiri.

Memang betul, di tahun antara 1945-1955 tekniknya digunakan untuk mencoba membujuk Portugis supaya angkat kaki dari Goa, anjuran ini tidak memenuhi sasaran karena beberapa tahun kemudian pemerintah India meringkusnya dengan kekuatan senjata. Tambahan pula, dalam tiga puluh tahun terakhir, India terlibat perang tiga kali dengan Pakistan dan perang perbatasan dengan Cina. Lain-lain negeri juga ogah-ogahan menerima ajaran Gandhi berikut tekniknya. Secara kasarnya, tujuh puluh tahun terhitung sejak Gandhi memperkenalkan teknik "tanpa kekerasan" itu, dunia baku hantam yang penuh gelimang darah. Baku hantam paling hebat dalam sejarah.

Haruskah kita menyimpulkan bahwa selaku filosof Gandhi jelas jelas gagal? Pada saat sekarang ini tampaknya memang begitulah; tetapi, layak diingat bahwa tiga puluh tahun sesudah tiadanya Nabi Isa, seorang Romawi yang cerdas dan sarat informasi tak bisa tidak akan berkesimpulan bahwa Nabi Isa dari Nazareth merupakan suatu "kegagalan" apabila betul-betul dia mendengarkan dan mengikuti Nabi Isa secara keseluruhan! Dan pula tak seorang pun bisa membayangkan di tahun 450 SM betapa akan berpengaruhnya Kong Hu-Cu pada akhirnya. Menilai sejauh apa yang sudah terjadi, Gandhi tampaknya layak hanya termasuk dalam kelompok "orang-orang terhormat."
readmore »»  

Benjamin Franklin (1706-1790)

Saya pikir pantaslah kalau saya bilang Benjamin Franklin itu orang genius yang paling punya banyak kebisaan. di sepanjang sejarah. Dia punya hasil karya punya daya jangkau lebih luas dari Leonardo da Vinci yang kesohor. Mengherankan tetapi benar, Franklin amat sukses dalam kariernya yang terpisah-pisah satu sama lain: bidang bisnis berhasil, bidang ilmu berhasil, bidang sastra berhasil, dan bidang politik pun berhasil. Satu hasil borongan yang langka!

Karier bisnis Franklin bagaikan dongeng kuno: dari pedagang rombengan sampai jadi kaya raya. Keluarganya di Boston bukanlah orang berada. Selaku anak muda di Philadelphia dia betul-betul kempes kantong, tetapi menjelang umur empat puluh tahunan Franklin sudah tersulap jadi jutawan lewat dia punya percetakan, dia punya perusahaan surat kabar, dan dia punya pelbagai usaha lain. Sementara itu, dalam masa senggangnya, dia belajar ilmu dan belajar sendiri empat bahasa asing!

Sebagai ilmuwan, Franklin terkenal dengan dia punya penyelidikan dasar tentang listrik dan cahaya. Berbarengan dengan itu dia juga mencipta pelbagai penemuan yang punya banyak guna, termasuk "tungku Franklin" lensa dengan fokus ganda, dan pistol cahaya. Dua penemuannya yang disebut terakhir masih digunakan orang hingga kini.

Percobaan tulis-menulis Franklin pertama yang berhasil adalah selaku wartawan. Dia terbitkan Poor Richard's Almanac, yang berisi bakat luar biasanya memutar balik potongan-potongan kalimat. (Tak banyak penulis yang meninggalkan begitu banyak ungkapan-uangkapan yang tak terlupakan). Di akhir-akhir hayatnya dia menyusun otobiografinya, sebuah karya termasyhur yang pernah ditulis dan hingga kini masih dibaca dan digemari orang.

Di bidang politik, Franklin berhasil seperti halnya dia juga sukses sebagai administrator (dia menjabat kepala urusan pos untuk daerah-daerah koloni dan di bawah pimpinannya urusan pos menunjukkan keuntungan!); dan selaku legislator (dia terpilih berulang kali di Dewan Perwakilan Rakyat Pennsylvania): sebagai diplomat (dia amat populer dan sukses selaku Duta Besar untuk Perancis dalam masa yang sulit dalam sejarah Amerika). Tambahan pula, dia merupakan salah seorang penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan kemudian jadi anggota Konvensi Konstitusi.

Masih ada lagi? Masih. Karier kelima Franklin ialah: dia seorang pembangkit semangat dan organisator masyarakat. Misalnya, dia merupakan salah seorang pendiri rumah sakit pertama di Philadelphia. Dia membantu mengorganisir perusahaan pemadam kebakaran dan mendorong hingga berhasil terbentuknya kantor polisi urusan kota, Dia mengorganisir perpustakaan keliling (yang pertama!) dan kelompok masyarakat ilmuwan (juga yang pertama!).

Seperti halnya tiap orang, Franklin juga punya kesulitan-kesulitan dan kekecewaan yang membikin dia punya kalbu sedih. Meski begitu, hidupnya merupakan contoh luar biasa --mungkin yang paling luar biasa dalam sejarah--yang bisa dilakukan seorang manusia. Diberkati oleh kesehatannya yang baik hampir sepanjang umurnya yang delapan puluh empat tahun, Franklin mengalami ihwal hidup yang panjang, menarik, bermanfaat, beragama, dan umumnya bahagia di dunia fana ini.

Ditilik dari semua hal yang telah disebut di atas, tampaknya menarik juga untuk memasukkan Franklin dalam bagian utama buku ini. Tetapi, tak satu pun sumbangannya cukup penting baginya untuk dianggap salah seorang dari seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Saya sendiri berpendapat begitu, walau dengan pertimbangan semua perbuatannya itu digabung jadi satu, toh belum cukup jug
readmore »»  

Siapa Sebenarnya Karl Marx

Oleh John Towell

Karl Marx adalah anak seorang pendeta Kristen di Jerman, yang dikenal secara luas sebagai seorang filsuf (akhli pikir) dan sekaligus ekonom (akhli ekonomi). Filsuf atau akhli filsafat saat itu sering disebut akhli pikir, karena melalui pemikiran²nya (sekarang research) banyak dilahirkan teori² baru yang sebelumnya tidak ada. Filsuf jaman sekarang bisa belajar dari buku² yang ditulis filsuf sebelumnya yang dengan mudah bisa ditemukan di toko² buku. Jaman dulu, buku merupakan barang mahal dan hanya dimiliki orang² tertentu saja.

Karya Marx yang terkenal adalah hasil pemikirannya dalam bidang ekonomi politik yang merupakan hasil pengamatan dari kehidupan ekonomi di sekelilingnya. Hasil pemikiran Marx ini, kemudian ditulisnya dalam sebuah buku yang kemudian menghebohkan dunia, yaitu “Das Kapital”. Apa yang ditulis Marx dalam Das Kapital tsb sarat dengan kritik terhadap sistem ekonomi politik yang berlaku saat itu yang banyak menyengsarakan rakyat, dan sekaligus memperkenalkan gagasan² Marx yang diyakininya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jerman waktu itu.

Secara garis besar, intinya Das Kapital membahas kesewanang-wenangan pemilik “kapital” yang diamatinya, yang menguasai perekonomian masyarakat secara

se-mena² dan tidak adil. Buruh yang bekerja pada pemilik kapital tsb dibayar dengan upah yang tidak cukup untuk hidup secara layak, sebaliknya pemilik kapital hidup secara berlebih-lebihan dan bertindak sewenang-wenang terhadap buruhnya. Di situ Marx melontarkan gagasan, bahwa untuk melindungi masyarakat / buruh dari tindakan sewenang-wenang, perekonomian harus dikuasai negara. Gagasan ini lebih populer sebagai menghapuskan perbedaan kelas. Pemikiran ekonomi Marx ini merupakan tandingan terhadap teori ekonomi yang bertumpu pada pasar bebas dan persaingan sempurna.

Dalam buku tsb Marx juga menunjukkan ketidak setujuannya melihat ketidak adilan yang dilakukan oleh tokoh² agama yang cenderung membohongi umatnya yang waktu itu relatif bodoh, agar menerima kesewenang-wenangan pemilik kapital sebagai nasib yang telah ditetapkan “dari atas”. Mark melontarkan ucapannya yang terkenal : “agama adalah candu bagi masyarakat”. Perlu diingat, kondisi saat itu jauh berbeda dengan kondisi saat ini, dimana umat suatu agama bisa berpikir bebas. Saat itu umat yang berani menentang tokoh agama dianggap murtad dengan sanksi yang berat, padahal yang ditentang hanya “sabda pendeta” yang ngawur, bukan ajaran agamanya.

Buku Marx, Das Kaiptal, akhirnya menjadi buku ekonomi penting pada masanya yang merobah sistem perekonomian dunia yang dibahas oleh berbagai pihak dan kemudian melahirkan berbagai variant sistem ekonomi. Beberapa negara mengadopsi gagasan ekonomi Marx secara terbatas sebagai suatu konsep baru, dikombinaskan dengan sistem ekonomi politik yang sudah ada. Sistem kenegaraan ini kemudian kita kenal sebagai negara beraliran sosialis (bukan negara komunis), seperti Perancis, Singapore, Taiwan, dsb.

Ciri sederhana dari negara beraliran sosialis ini, tidak ada pemilik modal raksasa yang mampu menguasai perekonomian negara tsb secara significant. Apa yang tercantum dalam pasal 33 UUD 45, juga merupakan cerminan dari salah satu variant sosialisme tsb. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis liberal, yang semula memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada pemilik “kapital” untuk berbuat apa saja, sejak munculnya paham sosialisme tsb mulai dibatasi ruang geraknya, termasuk di Amerika. Misalnya pembatasan pemilik modal untuk memasuki sektor ekonomi tertentu, perbaikan fasilitas bagi pekerja, peraturan perburuhan, dsb.

Di pihak lain, gagasan Marx tsb, dikembangkan juga lebih lanjut oleh beberapa orang akhli politik dengan arah yang lain, di mana paham ini kemudian dikenal sebagai komunisme, yang berbeda dengan paham sosialisme di atas. Lenin di Rusia mengembangkan gagasan ini sebagai alternatif untuk mengatur negaranya, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Tsar yang sewenang-wenang, di mana rakyatnya hidup sengsara dan diperlakukan tidak adil. Pemikiran Lenin ini kemudian dikenal sebagai Leninisme.

Melihat kesuksesan Lenin di Rusia, beberapa tokoh di negara lain mencoba mengikuti dan mengembangkannya lebih lanjut sesuai dengan kondisi negaranya. Mao Ze Dong semula mencoba menerapkan komunisme ala Lenin di RRT, namun ternyata situasi dan kondisinya tidak cocok. Selanjutnya Mao mencoba mengembangkan sendiri sistem komunis tsb di RRT, yang kemudian dikenal sebagai Maoisme yang berbeda dengan Leninisme, apalagi dengan sistem komunis di RRT saat ini yang nyaris tidak berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis.

Semoga tulisan singkat ini bermanfaat bagi pembaca. Tulisan ini hanya ngin memberikan informasi tentang apa sebenarnya Marxisme tsb, sehubungan dengan heboh dibubarkannya suatu diskusi tentang Marxisme di Bandung belum lama ini. Pemikiran Marx ini di beberapa universitas negeri, khususnya bagi Program Doctor (S3) dibahas secara terbatas dalam mata kuliah Filsafat Ilmu atau Ekonomi Macro tingkat Advance, bahkan pada masa Orde Baru sekalipun. Apakah setelah mempelajari dan mengerti pemikiran Marx, semua mahasiswa S3 berubah menjadi simpatisan komunisme? Rasanya terlalu jauh
readmore »»  

Soe Hok Gie

Catatan harian milik Soe Hok Gie, aktivis yang menempa populariti pada zaman kemahasiswaannya, menjadi inspirasi kepada ramai pembaca yang gemar meneropong sudut-sudut fikir orang.

Catatan harian beliau sejak 4 Mac 1957, seawal umurnya pada 14 tahun, sehingga 8 Disember 1969 telah dibukukan dalam judul Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran.

Catatan Gie adalah berkisarkan tentang pengalaman dan pemikirannya terhadap sastera, sejarah, politik, cinta, kehidupan dan kematian.

Lahirnya sang aktivis

Soe Hok Gie atau popular dikenali sebagai Gie, lahir di Indonesia pada 17 Disember 1942.

Seawal umur 15 tahun, Gie sudah melahap karya sastera Shakespeare, Andre Gide, Amir Hamzah dan Spengler, malah pernah berdebat dengan gurunya berkenaan Chairil Anwar dan Rivai Apin.

Gie melanjutkan pelajaran di Universiti Indonesia pada 1961. Saat inilah beliau terjerumus ke dalam aktivisme kemahasiswaan. Bahan bacaannya juga semakin berat apabila beliau menelaah karya Bernard Shaw, George Orwell, Djilas, Koestler, Marx dan lain-lain karya politik.

Gie bersama teman-temannya pada 24 Februari 1963 pernah bertemu muka dengan Presiden Soekarno, berdialog tentang beberapa isu. Antaranya, soal ras, perkahwinan, homoseks, politik dan pndidikan nasional.

Untuk ini, Gie mencatat, “Sebagai manusia, saya kira senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Bagaimana ada pertanggungjawaban sosialisme melihat negara dipimpin oleh orang sebegitu?”

Rupa-rupanya dalam dialog tertutup itu, akibat terlalu tidak formal, Soekarno telah mengeluarkan hujah-hujah yang bersifat ‘tidak bermoral’, malah secara tidak sengaja membuka tembelang ‘mata keranjangnya’ terhadap wanita.

Gie yang sememangnya tidak senang pada ‘Orde Lama’, terus-menerus mengkritik kebejatan sosial era Soekarno melalui tulisannya di akhbar, serta menganjurkan perhimpunan-perhimpunan besar mahasiswa.

Tidak dapat dinafikan, tumbangnya Soekarno dipengaruhi besar oleh Gie. Gie dan teman-temannya dari seluruh Indonesia bergabung menentang barisan kepimpinan Soekarno yang tidak amanah dan gagal menjalankan tugas sebagai pemerintah.

Beliau juga antara yang terawal mengkritik rejim Orde Baru, sejurus berlakunya transisi politik Indonesia (era Soeharto).

Pengkritik yang jujur

Tulisan-tulisan Gie sangat berani, jujur, dan bertanggungjawab. Ideanya menyingkap sisi-sisi yang jarang difikir masyarakat, atau yang diabaikan. Tidak hairanlah jika yang tua mau pun yang muda, begitu terpengaruh dengan tulisan beliau.

Mengulas zaman peralihan Soekarno-Soeharto, Gie sinis menulis, “Betapa banyaknya ketidak adilan di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di mana-mana juga di seluruh dunia. Seolah-olah dunia ini tompokan sampah dari nafsu dan ketamakan manusia.

“Sebagian dari mereka berhasil dan jadi orang terhormat Gandhi, Kennedy, tetapi berjuta-juta tenggelam dalam ‘sampah-sampah’ dan hilang ditelan waktu. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah mereka yang menemui kekecewaan kemudian dipenuhi oleh rasa benci terhadap lawannya.”

Dunia Gie tidak terbatas hanya di Indonesia. Pada 1968, beliau sempat berkunjung ke Amerika Syarikat dan Australia. Di sana, Gie bukan setakat dapat bertemu dengan kenalan-kenalan mahasiswa dan pemikir, tetapi berkesempatan untuk menyampaikan ucapan dalam pertemuannya dengan beberapa pertubuhan mahasiswa.

Gie berkiblatkan kebenaran. Teman-teman seangkatan beliau (Angkatan 66) tidak terlepas daripada kritikan apabila lupa dengan misi perjuangan. Sebahagian temannya, ketika tahun 1966 menentang pemerintah, tetapi akhirnya berpihak kepada mereka sesudah ditawarkan jawatan.

Akhir hayat

Gie gemar mendaki gunung. Pertubuhan yang diasaskannya, Mapala Univesitas Indonesia giat menjalankan kegiatan luar ini. Projek pendakian terakhir yang diusahakannya, mendaki Gunung Semeru (3.676m), menjadi tanda tanya ramai pihak.

Kenapa mesti mendaki gunung, sedangkan banyak lagi kekalutan politik yang memerlukan usaha anak muda ini?

Gie menjawab, “Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat."

“Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung.”

8 Disember 1969, Gie memulakan projek pendakiannya. Saat inilah catatan akhir beliau ditulis sebelum menghembus nafas terakhir pada 16 Disember 1969, sehari sebelum ulang tahun kelahirannya ke-29 akibat terhirup gas beracun (lava gunung berapi).

Catatannya seperti ini, “Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Setelah saya mendengar kematian Kian Fong dari Arief hari minggu yang lalu.

Saya juga punya perasaan untuk selalu ingat pada kematian. Saya ingin mengobrol-ngobrol pamit sebelum ke Semeru. Dengan Maria, Rina dan juga ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti. Saya kira ini adalah pengaruh atas kematian Kian Fong yang begitu aneh dan begitu cepat.”


24 Disember, mayatnya dikebumikan di perkuburan Menteng Pulo, kemudian di pindahkan ke perkuburan Kober, Tanah Abang dua hari selepas itu. Bagaimanapun, teman-temannya berpendapat lebih baik mayatnya dibakar dan abunya ditabur di puncak gunung. Mayat Gie kemudiannya dibakar dan abunya ditabur di puncak Gunung Pangrango.

Gie dalam layar

Watak Rangga (lakonan Nicholas Saputra) dalam filem Ada Apa Dengan Cinta (2001) sebenarnya merupakan adaptasi susuk Gie oleh penerbit Mira Lesmana. Mira seorang pengkagum Gie yang dikenalinya melalui himpunan catatan harian Gie.

Tetapi, Mira rupanya tersilap mentafsir sikap Gie – bukannya dingin, introvert atau angkuh seperti watak Rangga.

Sebuah filem mula diusahakan oleh Mira dua tahun selepas itu, diterbitkan khusus mengenai kehidupan Gie, berjudul GIE (2005). Watak Gie dilakonkan oleh Nicholas Saputra, sekali lagi.
readmore »»  

Ir Soekarno


Ir. Soekarno (lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – wafat di Jakarta, 21 Juni 1970 dalam umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ia menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial itu, yang konon, antara lain isinya adalah menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga kewibawaannya. Tetapi Supersemar tersebut disalahgunakan oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk merongrong kewibawaannya dengan jalan menuduhnya ikut mendalangi Gerakan 30 September. Tuduhan itu menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggotanya telah diganti dengan orang yang pro Soeharto, mengalihkan kepresidenan kepada Soeharto. Latar belakang dan pendidikan

Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali [1].

Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Keluarga Soekarno

Istri Soekarno

* Oetari
* Inggit Garnasih
* Fatmawati
* Hartini
* Ratna Sari Dewi Soekarno (nama asli: Naoko Nemoto)
* Haryati

Putra-putri Soekarno

* Guruh Soekarnoputra
* Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2001-2004
* Guntur Soekarnoputra
* Rachmawati Soekarnoputri
* Sukmawati Soekarnoputri
* Taufan dan Bayu (dari istri Hartini)
* Kartika Sari Dewi Soekarno (dari istri Ratna Sari Dewi Soekarno) Masa pergerakan nasional

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan.

Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.

Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Masa penjajahan Jepang

Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk “mengamankan” keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.

Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.

Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.

Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok.

Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.

Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha. Masa Perang Revolusi

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.

Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.

Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Masa kemerdekaan

Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.

Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai “kabinet semumur jagung” membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai “penyakit kepartaian”. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat “bom waktu” yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).

Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia “bercerai” dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat “memenuhi” cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.
Sakit hingga meninggal

Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh penggantinya Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno. Peninggalan

Pada tanggal 19 Juni 2008, Pemerintah Kuba menerbitkan perangko yang bergambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan “kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba”. Penamaan

lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo.[3] Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa; oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda). Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah.

Sebutan akrab untuk Ir. Soekarno adalah Bung Karno.
Achmed Soekarno

Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, “Siapa nama kecil Soekarno?” karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia, seperti wikipedia bahasa Ceko, bahasa Wales, bahasa Denmark, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol.

Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed di dapatnya ketika menunaikan ibadah haji.[4]

Dan dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.
readmore »»